Senin, 02 Mei 2016

Sejarah Penulis Buku Ini Budi Yang Tak Pernah Minta Royalti Hanya Minta Naik Haji

Sejarah Penulis Buku Ini Budi Yang Tak Pernah Minta Royalti Hanya Minta Naik Haji - Masih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2016, kali ini penulis ingin mengingatkan kembali pada kita semua sosok Siti Rahmani Rauf yang dulu menyusun buku “Belajar Membaca dan Menulis” di era tahun tahun 80-90an yang kemudian populer dengan istilah “Buku Ini Budi”. Saya termasuk salah satu generasi yang merasa “beruntung” karena sempat membaca dan belajar dari buku tersebut. Bahkan Mendikbud Anies Baswedan, ketika ditemui detik.com disela-sela acara peringatan Hardiknas di Kantornya di Senayan, Jakarta, mengakui bahwa dia juga termasuk pembaca buku tersebut. Menurut Anies, peran buku tersebut cukup baik dalam dunia pendidikan. Pihaknya memberikan apresiasi pada Siti Rahmani Rauf (97) sebagai salah satu penulis yang telah memberikan karya pada Indonesia. Ketika detikcom kemudian memberikan kabar soal kondisi Siti Rahmani yang kini tergolek lemah di rumahnya di tengah usia 97 tahun. "Nanti kita akan lihat," jawabnya merespons cerita soal kondisi Siti.

Siti Rahmani Rauf
Siti Rahmani Rauf (Foto: Wisnu Prasetiyo / detik.com)

Siti Rahmani Rauf (97) menciptakan metode baca "Ini Budi" karena menyanggupi permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu Depdikbud) untuk membuat buku belajar membaca. Tak cuma itu, Siti jugalah yang membuat ilustrasi Budi dan ibu-bapaknya itu dalam buku pelajaran membaca tersebut. Siti saat itu menolak diberi royalti untuk penulisan buku dan lebih memilih dihargai dengan diberangkatkan haji.

"Setelah dicetak, penerbit tanya mau berapa ini dibayar. Ibu saya tidak mau dibayar dengan uang, ibu saya hanya ingin berangkat haji saja," tutur putri Siti Rahmani Rauf, Karmeni Rauf, saat berbincang dengan detikcom di kediamannya di Tanah Abang, Jakpus, akhir pekan lalu.

Siti tak menginginkan uang sepeser pun atas jerih payahnya dalam membuat buku membaca "Ini Budi". Kecintaan dirinya terhadap dunia pendidikan serta kebutuhan spiritualnya menjadi alasan Siti tak ingin dibayar uang dan lebih ingin diberangkatkan haji.

"Jadi ibu saya tidak terima uang sama sekali. Ibu saya akhirnya pada tahun 1986 sendiri berangkat haji," kata Eni. "Kami juga bukan orang bisnis, mami juga nggak minta royalti. Waktu itu mami berangkat haji senilai Rp 5 juta." imbuhnya.

Metode yang dibuat Siti saat menyusun buku Ini Budi adalah metode Struktur Analisa Sintesa (SAS) yang cocok dengan gaya belajar anak usia 6-7 tahun. Eni menjelaskan, ketika anak kelas 1 SD diajarkan metode seperti itu mereka lebih mudah menerima pelajaran. Anak-anak dirasakannya lebih cepat untuk bisa membaca, Guru-guru pun juga merasa terbantu. "Metode ini mempermudah guru dan mengaktifkan anak untuk beraktivitas, mencari kartu kalimat, tempel, balik lagi. Jadi aktif, anak nggak pasif. Anak bukan duduk diam catat dengar saja. Itu kelebihan metode SAS," tutur Eni.

Buku metode baca "Ini Budi" dipakai dalam kurikulum SD di Indonesia selama 10 tahun, yakni sejak tahun 1986 hingga 1996. Sejak itu tidak pernah lagi dipakai. Namun sejarah telah membuktikan kalau buah karya ibu Siti Rahmani Rauf tersebut telah berhasil mencetak generasi muda bangsa yang pintar membaca dan menulis. Terimakasih yang tak terhingga ibu Siti, hanya Tuhan lah yang bisa membalas jasa ibu bagi dunia pendidikan Indonesia. Sebagai generasi pendidik masa kini, kami hanya bisa mengirimkan doa semoga Ibu Siti cepat sembuh dari sakitnya. Semoga juga pak Menteri segera memenuhi janjinya untuk menengok kondisi ibu Siti secara langsung. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2016, Nyalakan Pelita Terangkan Cita-Cita.

Sumber: detik.com

Selamat Hari Pendidikan Nasional dan Bulan Pendidikan 2016

Selamat Hari Pendidikan Nasional dan Bulan Pendidikan 2016 - Pesan Khusus dari Menteri Pendidikan Anies Baswedan - Selamat Hari Pendidikan Untuk Anak Muda Yang Belajar di Perantauan.

Jakarta, Kemendikbud - Lampu belajar masih menemani. Buku masih terbuka. Berjam-jam duduk di meja belajar. Mata terus membaca, tangan mencatat di buku tulis. Di kamar yang mungil, jauh dari kampung halaman.

Ribuan, bahkan ratusan ribu anak muda tinggalkan kampung halaman, jauh dari Ibu, Ayah, dan saudara mereka. Kampung halaman yang penuh kenangan masa kecil itu mereka tinggalkan untuk satu tujuan: pendidikan.

Semua pasti masih ingat saat keluarga mengantarkan, melepas bersekolah jauh. Kristal butiran air mata Ibu saat melepas anak berangkat seakan cermin jernihnya cinta. Anak adalah cinta berbalut harapan. Ibu melepaskan anak untuk merantau jauh demi pendidikan yang lebih baik; melepaskannya dengan cinta, mengalunginya dengan harapan, dan menyematkannya doa tanpa akhir.

Buat anak-anak muda yang sedang di rantau, jauh dari Ibu, Ayah dan saudara, pada malam menjelang Hari Pendidikan ini, saya ucapkan selamat berjuang, selamat belajar.

Bulan Pendidikan Mei 2016

Rute perjalanan yang kalian tempuh adalah rute yang telah mengantarkan jutaan anak muda negeri ini meraih kehidupan yang lebih baik. Jaga stamina!

Yakinlah bahwa pendidikan akan bisa mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik. Pendidikan jadi tangga untuk menuju cita-cita, menuju harapan. Tiap hari satu anak tangga dilewati.

Anak muda memang seharusnya pilih jalan mendaki. Jalan berat penuh tantangan tapi bisa mengantarkan ke puncak. Jadikan perpisahan dengan keluarga itu sebagai awal perjumpaan dengan cita-cita.

Pada tiap lembar bacaan, ada doa Ibu dan Ayah. Pada tiap karya tulis dan pekerjaan dari guru atau dosen, ada harapan dari Ibu dan Ayah. Mereka mungkin tidak tahu satu per satu yang dikerjakan anaknya, tapi mereka tak pernah berhenti hibahkan semua yang mereka miliki untuk kebaikan dan kebahagiaan anak mereka.

Teruslah belajar. Jangan biarkan waktu bergulir tanpa makna. Buka hari dengan cerahnya mata hati, dan tutup hari dengan tuntasnya asupan ilmu dan pengetahuan baru.

Janjilah kepada Ibu dan Ayah, suatu hari nanti mereka akan melihat anak mereka pulang membawa ilmu, membawa makna dan menjawab semua doa dengan melampaui  harapan Ibu dan Ayah mereka. Izinkan mereka kelak menyongsongmu dengan rasa bangga dan syukur. Doa tulusnya dijawab oleh keberhasilan anaknya.

Selamat Hari Pendidikan, selamat memasuki Bulan Pendidikan, selamat meneruskan belajar, dan selamat melampaui cita-cita!

Salam,

Anies Baswedan
Cilandak, 1 Mei 2016.


Rabu, 27 April 2016

Pendaftaran Online Seleksi Beasiswa S1 Kemenag 2016

Pendaftaran Online Seleksi Beasiswa S1 Kemenag 2016 - SELEKSI BEASISWA PRESTASI JENJANG SARJANA (S1) DI LUAR NEGERI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 - Beasiswa Biaya Hidup - Pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Madrasah memberikan beasiswa Biaya Hidup bagi Alumni Madrasah Aliyah yang ingin melanjutkan studi S1 di luar negeri. Pendaftaran ini akan dilaksanakan secara online mulai tanggal 01 s/d. 15 Mei 2016 di portal resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. “Dengan melalui web, diharapkan pendaftaran bisa diakses seluruh lapisan masyarakat dalam rangka transparansi seleksi serta keterbukaan informasi publik,” kata  Direktur Pendidikan Madrasah M.Nur Kholis Setiawan, Rabu (27/04).

Cara Pendaftaran Beasiswa S1 Luar Negeri Kemenag 2016

Berdasarkan pengumuman Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nomor 448/DT.I.I/4/HM.01/03/2016 tentang SELEKSI BEASISWA PRESTASI JENJANG SARJANA (S1) DI LUAR NEGERITAHUN AKADEMIK 2016/2017 bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pendidikan madrasah, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah akan memberikan Beasiswa Biaya Hidup untuk melanjutkan studi jenjang Strata Satu (S1) di sejumlah universitas yang terakreditasi di luar negeri baik Asia, Amerika, Eropa dan Timur Tengah.

A. Persyaratan Pendaftar
1. Persyaratan Umum
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Siswa MAN/MAS yang telah terakreditasi lulusan tahun pelajaran 2014/2015 atau 2015/2016;
c. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar:
  • bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi;
  • sanggup mengabdi untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia;
  • tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain;
  • tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
  • tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
  • selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
  • menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta
  • bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah.
d. Menyampaikan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba;
e. Memilih program studi dan perguruan tinggi di luar negeri yang terakreditasi;
f. Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen maka pendaftar dinyatakan gugur
dan tidak berhak mendaftar lagi;
g. Sanggup menyelesaikan studi program sarjana (S1) sesuai masa studi yang
berlaku paling lama 4 (empat) tahun.
h. Jika pendidikannya melebihi dari 4 (empat) tahun, maka tahun berikutnya
pembiayaannya ditanggung oleh masing-masing peserta.
i. Diprioritaskan bagi yang berprestasi dan keterbatasan finansial.

2. Persyaratan Khusus
a. Telah menyelesaikan studi pada tahun pelajaran 2014/2015 atau 2015/2016 dibuktikan dengan Ijazah atau Rapor dari Kelas X-XII MA yang telah dilegasir oleh sekolah sekolah masing-masing;
b. Surat keterangan lulus bagi lulusan tahun 2016 dan surat pengantar dari sekolah asal bagi lulusan tahun 2015;
c. Mempunyai Letter of Acceptance (LoA) Unconditional/Conditional dari Perguruan Tinggi tujuan untuk studi tahun akademik 2016/2017;
d. Mempunyai surat jaminan beasiswa tuition fee (bebas SPP) dari pihak Perguruan Tinggi tujuan.
e. Menyerahkan Surat Kelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Beasiswa S1 Kemenag 2016

B. Jumlah, Durasi, dan Komponen Beasiswa
a. Jumlah beasiswa biaya hidup yang diberikan sesuai dengan standar biaya yang dibutuhkan untuk Negara tujuan;
b. Komponen pembiayaan yang ditanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya berupa biaya hidup bulanan (living cost allowance)yang sudah mencakup:
(1) transportasi keberangkatan dan kepulangan studi dari asal domisili ke perguruan tinggi tujuan;
(2) asuransi kesehatan;
(3) visa; dan
(4) biaya hidup.
c. Durasi pemberian beasiswa adalah selama 4 (empat) tahun
d. Jika pendidikannya melebihi dari 4 (empat) tahun, maka tahun berikutnya pembiayaannya ditanggung oleh masing-masing peserta.

C. Waktu Pendaftaran dan Proses Seleksi
1. Pendaftaran
a. Pendaftaran beasiswa ini dibuka dari tanggal 1 s.d. 16 Mei 2016 melalui website : http://madrasah.kemenag.go.id;
b. Seleksi akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu; tahap pertama seleksi dokumen dan tahap kedua seleksi wawancara;
c. Dokumen pendaftaran dikirim paling lambat tanggal 20 Mei 2016 ke Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama RI, Jl.Lapangan Banteng Barat 3-4 Lantai 6 Jakarta Pusat 10710;
d. Informasi lebih lanjut tentang program ini dapat dilihat di Website: http://pendis.kemenag.go.id atau http://madrasah.kemenag.go.id
2. Proses Seleksi
a. Panitia melakukan seleksi administratif atas berkas aplikasi permohonan beasiswa;
b. Dalam hal berkas aplikasi permohonan beasiswa dinyatakan memenuhi persyaratan, panitia melakukan seleksi wawancara yang dilakukan oleh tim penilai;
c. Tim penilai memverifikasi kelayakan penerima beasiswa sebanyak 6 (enam) orang;
d. Hasil seleksi akan diumumkan tanggal 6 Juni 2016.

Jadwal Seleksi Beasiswa Prestasi Jenjang Sarjana (S1) di Luar Negeri Tahun Akademik 2016/2017

Jadwal Seleksi Beasiswa S1

Daftar Perguruan Tinggi Luar Negeri Beasiswa S1 Biaya Hidup : Unduh disini
Registrasi Pendaftaran Online : Klik saja pada link gambar dibawah ini

Registrasi Online Beasiswa S1 Kemenag


Sumber: kemenag.go.id

Senin, 25 April 2016

Rapel Tunjangan Insentif Guru Non PNS Dicairkan Akhir April

Rapel Tunjangan Insentif Guru Non PNS Dicairkan Akhir April - Kabar gembira bagi guru penerima tunjangan insentif non PNS dari Dirjen GTK Sumarna Surapranata. Ditemui usai mengikuti acara Car Free Day (CFD) di Jakarta, Minggu (24/4), Dirjen GTK Kemdikbud ini mengatakan bahwa paling lambat rapelan uang insentif bagi guru non PNS akan cair di akhir bulan April 2016 ini. Prosesnya, menurut pria yang akrab dipanggil Pranata ini dana secara langsung ditransfer dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ke rekening guru yang bersangkutan.

Pencairan Tunjangan Insentif Guru Non PNS 2016


”Untuk tahun ini pemerintah alokasikan insentif bagi guru non PNS sebesar Rp 396 Milliar,” ujar Pranata. Namun demikian, dikatakan Pranata, tahun 2017 nilai anggaran tersebut dapat bertambah. Mengingat jumlah guru non PNS cukup banyak.

Menurut Pranata, kriteria guru non PNS yang berhak menerima insentif adalah mereka yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG), memiliki masa kerja yang cukup lama, jumlah jam mengajar memenuhi persyaratan dan lainnya.

Khusus mengenai masa kerja, lanjut Pranata tergantung dari pemerintah daerah sebagai instansi yang mengajukan nama guru. Untuk tunjangan profesi untuk guru non PNS, masih ujar Pranata sudah cair sejak Maret 2015 silam. Sementara, untuk guru PNS  pencairannya di Pemda, dan bergantung kepada Pemdanya.

”Kalau dari kementerian keuangan anggarannya sudah dicairkan sejak Maret lalu, untuk penyalurannya tergantung Pemda. Menurut peraturannya dana ini disalurkan pada minggu pertama dan kedua,” jelasnya. (nas/sam/jpnn)

Sumber: JPNN

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD SMP 2016

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD SMP 2016 - Untuk guru SD dan SMP penerima tunjangan profesi yang namanya termuat dalam daftar nama guru penerima tunjangan profesi tahun 2016 inilah Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD dan SMP Dikdas 2016 yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK Kemdikbud agar diketahui dan dipahami oleh para penerima tunjangan. Diharapkan dengan membaca Juknis ini anda bisa memahami seperti apa sebenarnya kriteria guru penerima tunjangan profesi, jadwal penyaluran tunjangan, besaran tunjangan profesi, mekanisme penyaluran dan lain-lain. Untuk itu silahkan dibaca penjelasannya berikut ini. 

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD SMP 2016

Pengertian
Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar, guru PNS dan pengawas satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Besaran Tunjangan
Besaran tunjangan profesi bagi guru PNS jenjang pendidikan dasar dan pengawas satuan pendidikan dasar di bawah binaan Provinsi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, sedangkan bagi guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan. Tunjangan profesi tersebut dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Penerima Tunjangan
Kriteria penerima tunjangan profesi melalui DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar tahun anggaran 2016:
1. Guru Tetap Bukan PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Bupati/Walikota/Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang masih berlaku dan pembiayaan gajinya dibebankan pada APBD;
2. Guru Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan, dan mengajar pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama;
3. Guru PNS jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi;
4. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi;
5. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
6. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.
8. Guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal),
9. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan apabila guru:
a. Mengajar pada rombongan belajar di SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 .
b. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI.
c. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI.
Untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP, kepala laboratorium pada jenjang SMP, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
e. Mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 8 (delapan) jam tatap muka per minggu.
f. Perpustakaan, laboratorium, bengkel atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana
h. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, dengan kondisi bahwa untuk jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium.
i. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya.
i. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
j. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
k. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
l. Bertugas sebagai guru pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang dipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar tunjangan profesinya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut:
1) Mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain
2) Menjadi tutor Paket A dan B, atau program pendidikan kesetaraan
3) Menjadi guru bina pada sekolah terbuka
4) Menjadi guru pamong pada sekolah terbuka
5) Membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka
6) Melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching)
7) Mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat.
8) Menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan
9) Mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diselenggarakan oleh Kemenkokesra
10) Menjadi guru inti/instruktur/ pemandu pada KKG/MGMP
11) Membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik
Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh Pemerintah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
m. Bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional adalah:
1) Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di Luar Negeri;
2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
11. Belum pensiun;
12. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja (PK) Guru dengan sebutan “baik” pada tahun sebelumnya;
13. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah;
14. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Tidak merangkap sebagai anggota eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
16. Dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS berdasarkan perencanaan kebutuhan guru seluruh Provinsi/kabupaten/kota. Mereka masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. Dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik kepada Direktorat Pembinaan Guru terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota
17. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sesuai konversi;
18. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
20. Bagi pengawas sekolah, baik yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran maupun pengawas BK, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila:
a. Memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 10 (sepuluh) satuan pendidikan untuk jenjang TK dan SD, dan 7 (tujuh) satuan pendidikan jenjang SMP. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal satu guru pada satuan pendidikan binaannya.
b. Memenuhi jumlah minimal 1 (satu) satuan pendidikan dan jumlah minimal guru binaan, yaitu 60 (enam puluh) guru untuk satuan pendidikan TK/SD dan 40 (empat puluh) guru untuk satuan pendidikan SMP. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada sekolah binaannya untuk jenjang TK/SD dan minimal 40 (empat puluh) guru pada sekolah binaannya untuk jenjang SMP.
c. Apabila Pengawas tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana huruf a atau b, pengawas dapat memenuhi jumlah guru binaannya dari satuan pendidikan lain.
d. Khusus Pengawas Bimbingan Konseling memenuhi jumlah minimal guru binaan, yaitu 40 guru Bimbingan Konseling dan boleh antar lintas jenjang. Dalam hal di daerah tertentu jumlah guru BK tidak mencukupi, pengawas BK dapat memantau 8 standar Nasional Pendidikan minimal 1 satuan pendidikan.
e. Guru yang menjadi binaan pengawas sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar di satuan pendidikan (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
21. Masa kerja pengawas dihitung sejak diangkat menjadi pengawas sekolah;
22. Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan;
23. Beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:
a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
1) Jumlah rombel 1 – 6 = 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7 – 12 = 2 pembina pramuka;
3) Jumlah rombel 13 – 18 = 3 pembina pramuka;
4) Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.
b. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
1) Guru SMP yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP.
2) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SMP, beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.
c. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan.
d. Bertugas sebagai guru pembimbing TIK/KKPI memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
e. Bagi Guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
f. Bagi Guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah/Kepala Laboratorium/Kepala Perpustakaan yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik.
g. Bagi Satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi Mata pelajaran Agama dan Penjasorkes.
h. Bagi Satuan pendidikan jenjang SMP yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.

Ketentuan Pembayaran Tunjangan
Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2016 bagi guru PNS atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah sebagai berikut.
1. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2016 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 dan untuk kenaikan gaji berkala berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2015.
2. Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2016, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.
3. Bagi guru PNS, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannnya.
Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2016 bagi guru bukan PNS yang dalam proses pelaporan SK Pemberian Kesetaraan adalah sebagai berikut.
1. SK Inpassing baik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Permendiknas Nomor 47 tahun 2007 maupun Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Inpassing, tunjangan profesinya dapat dibayarkan setelah melaporkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannnya untuk diusulkan ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dan mulai diperhitungkan selisihnya pada tahun berikutnya.
2. SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat yang terbit berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS, maka penyesuaian tunjangan profesinya akan diberlakukan pada Januari tahun berikutnya.

Aturan-aturan lainnya yang berhubungan tentang PetunjukTeknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD dan SMP Dikdas 2016  silahkan anda baca secara lengkap dan unduh melalui link tautan dibawah ini.

Juknis Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Dikdas 2016

Juknis PenyaluranTunjangan Khusus Guru Dikdas 2016 - Bagi guru dikdas SD dan SMP penerima tunjangan khusus yang namanya termuat dalam daftar nama guru penerima tunjangan khusus tahun 2016 inilah Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 dari Ditjen GTK Kemdikbud yang wajib anda baca. Dengan membaca Juknis ini diharapkan anda bisa memahami seperti apa sebenarnya kriteria guru penerima tunjangan khusus, jadwal pemberian tunjangan, besaran tunjangan khusus, mekanisme penyaluran dan lain-lain. Untuk itu silahkan dibaca saja penjelasannya berikut ini. 

Juknis Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Dikdas

Pengertian
1. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang mengajar di satuan pendidikan yang melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dialami.
2. Tunjangan khusus ditujukan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
4. Daerah yang terpencil atau terbelakang adalah:
a. daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, seperti daerah yang memiliki pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh tertentu yang tidak dapat dicapai dengan jalan kaki ataupun tidak memiliki akses transportasi yang memadai; dan
b. daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumberdaya alam.
5. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah, serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
6. Daerah perbatasan dengan negara lain adalah:
a. bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan
b. pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.
7. Daerah yang mengalami bencana alam adalah daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir yang berdampak sistemik yang negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
8. Bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
9. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.
10. Guru yang berhak mendapat tunjangan khusus adalah guru bertugas di daerah khusus sesuai dengan kriteria salah satu atau lebih pada angka 4 sampai dengan angka 9, dan mengalami kesulitan hidup dalam melaksanakan tugasnya.
11. Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (yayasan).
12. Guru dapat menerima tunjangan khusus walaupun guru yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi.
13. Data daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Besaran Insentif
Besaran tunjangan khusus bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah disetarakan/inpassing adalah setara 1 (satu) kali gaji pokok, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi guru bukan PNS yang belum disetarakan/inpassing adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria Penerima Tunjangan
Kriteria guru penerima tunjangan khusus tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus;
2. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK);
3. Diutamakan S-1/D-IV;
4. Masa kerja sebagai guru/pendidik minimum 2 (dua) tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat penugasan;
5. Jumlah guru penerima tunjangan sesuai dengan jumlah guru ideal (formulasi perencanaan kebutuhan guru).

Mekanisme Penyaluran Tunjangan Khusus
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menentukan nominasi penerima Tunjangan Khusus berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodik.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan calon guru penerima Tunjangan Khusus paling lambat akhir Maret pada tahun berkenaan secara online melalui aplikasi SIMTUN, setelah kabupaten/kota melakukan verifikasi calon penerima Tunjangan Khusus sesuai kuota yang diberikan.
3. Sebelum penerbitan SK tunjangan khusus, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima tunjangan khusus pada situs:
a. http://223.27.144.195:8081/
b. http://223.27.144.195:8082/
c. http://223.27.144.195:8083/
d. http://223.27.144.195:8084/
e. http://223.27.144.195:8085/
4. Jika ada persyaratan yang kurang, guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di satuan pendidikan masing-masing.
5. Ditjen GTK menerbitkan SK penerima tunjangan khusus bagi guru calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun.
6. Ditjen GTK menyiapkan berkas pencairan sesuai dengan kewenangannnya.
7. Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka Ditjen GTK memproses retur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cara Penyaluran Tunjangan Khusus

Tahapan Penyaluran
Berdasarkan mekanisme di atas, jadwal penyaluran tunjangan khusus per-Triwulan.

Demikian info guru terkini tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 yang dapat anda unduh langsung pada link tautan dibawah ini.